Beberin.com, Kota Depok – Sistem Demokrasi Pancasila, itu salah satu tema diskusi kegiatan Reses Anggota DPR/MPR Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid. Dalam kegiatan diskusi ini selain moderator Ahmad Syihan Ismail, hadir juga pembicara yakni pakar dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof.Dr.H.Nur Mahmudi Ismail, M.Sc, serta nara sumber lainnya dari anggota DPRD Kota Depok Fraksi PKS, Ade Firmansyah, kemudian hadir 100 undangan warga masyarakat, berlangsung, Minggu (15/10/2023), di Aula Kantor Bank BJB Depok, Jawa Barat.
Nur Azizah Tamhid, selaku Anggota DPR/MPR Fraksi PKS dari Komisi VIII mengakui, bahwa dalam kegiatan reses ini menyerap aspirasi masyarakat dengan mengambil tema Sistem Demokrasi Pancasila.
“Artinya, sistem demokrasi pancasila itu menekankan partisipasi masyarakat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi, Demokrasi Pancasila, harus dilandasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Salah satunya Ketuhannan yang maha esa,” ucap Nur Azizah.
Dijelaskannya, bahwa dalam melaksanakan demokrasi itu seluruh warga harus mengikuti nilai-nilai keagamaan. Bahkan, kebijakan pemerintah pun harus melibatkan partisipasi masyarakat. Itulah inti demokrasi Pancasila.
“Jadi, saya berharap warga Depok bisa menerapkan demokrasi pancasila dalam kehidupan. Maka, setiap ada masalah, jangan ragu sampaikan sebagai aspirasi. Namun demikian tentu dalam koridor demokrasi Pancasila,” jelas Nur Azizah.
Dia juga mengakui, bahwa dalam kegiatan reses ini, peserta banyak menyampaikan sejumlah aspirasi terkait pendidikan di Kota Depok. Ternyata, masih kurang sarana pendidikan, khususnya SMP dan SMA/SMK, di Kota Depok. Bahkan juga, sekolah madrasah sangat minim, baik Madrasah Intidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN).
“Jadi, kalau dilihat kondisi populasi Kota Depok, anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri masih banyak. Artinya, betapa sulitnya membangun sekolah di Depok karena keterbatasan lahannya,” papar Nur Azizah.
Nur Azizah menambahkan, bahwa untuk madrasah negeri, sedang di perjuangkan dalam pembangunan MIN, MTsN dan MAN di kompleks UIII (Universitas Islam Internasional Indonesia) Cisalak Depok. Bahkan, anggaran pembangunannya sebenarnya sudah ada di kementerian agama.
“Sementara lahannya juga sudah ada di Universitas Islam Internasional Indonesia. Dari 142 hektar lahan, untuk MIN, MTsN dan MAN itu disediakan sekitar 20 hektar. Jadi, sekarang tinggal bagaimana pembebasan lahannya. Karena masih banyak bangunan liar di sana,” pungkasnya.
(Edison/Maul)