Nofel Saleh Hilabi Siap Jadi Pendobrak Untuk Perjuangkan Nasib Wartawan Jika Duduk di DPR RI

Ketua PWI Kota Depok, Rusdy Nurdiansyah memberikan potongan tumpeng kepada Caleg DPR RI Partai Golkar, Nofel Saleh Hilabi dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional di Kantor PWI Kota Depok, Jumat (9/2/2024).

Beberin.com, Depok – Calon Legislatif (Caleg) Partai Golkar, untuk DPR RI, Nofel Saleh Hilabi bersilahturahmi ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok dalam rangka ikut memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2024 yang di gelar oleh PWI Kota Depok, Jumat (9/2/2024).

Dalam kunjungannya tersebut Nofel menyampaikan ucapan selamat HPN 2024 kepada para wartawan di kantor PWI kota Depok. Pengusaha muda ini juga bernazar akan mewakafkan dirinya dan bertekad untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan Wartawan Indonesia jika ia duduk di gedung DPR RI.

Caleg Partai Golkar Dapil Kota Depok-Kota Bekasi Nomor Urut 3 ini juga bernazar, tidak akan mengambil gaji serta tunjangannya apabila terpilih menjadi anggota DPR RI dalam Pemilu mendatang. Uang itu akan dikembalikan kepada masyarakat melalui sejumlah program.

“Kalau saya terpilih, tak satu rupiah pun gaji dan tunjangan saya ambil. Saya akan kembalikan uang gaji dan tunjangan untuk Kota Bekasi dan Depok dalam bentuk program. Saya wakafkan diri saya di dunia politik. Saya enggak butuh itu karena saya sudah punya bisnis yang cukup untuk kehidupan dan kebutuhan saya,” tutur Nofel.

Dalam kesempatan tersebut Nofel juga menyampaikan bahwa dirinya siap teken surat perjanjian kepada PWI Depok untuk memperjuangkan kesejahteraan para wartawan jika lolos terpilih sebagai Legislatif di DPR RI, karena menurutnya pemerintah tidak pernah peduli sama sekali kepada para wartawan yang telah lulus uji kompetensi.

“Keberadaan wartawan sangat dibutuhkan di sebuah negara sebagai pilar keempat demokrasi. Kalau dibutuhkan wartawan dipanggil, setelah tidak dibutuhkan tak ada yang peduli lagi. “Wartawan yang telah lulus uji kompetensi wajib mendapat penghargaan dan tunjangan kompetensi dari Pemerintah . Tidak ada korelasinya tunjangan itu dengan indepedensi wartawan. Itu alasan klasik,” paparnya.

Pria ganteng yang pernah menjadi pemain sinetron ini, dirinya akan mendesak Dewan Pers atau PWI Pusat agar tidak hanya mengatur kode etik profesi saja, tapi juga memperjuangkan kesejahteraan wartawan.

“Semua profesi mendapat tunjangan kompetensi. Dan, tentu wartawan yang sudah lulus Uji Kompetensi Digital (UKW) jika mendapat tunjangan akan lebih bergairah menghasilkan karya-karya produk pers yang berkualitas dan profesional. Perlu juga karya jurnalistik itu mendapat royalty, seperti musisi,” ujar Nofel.

Untuk dunia pendidikan
Nofel juga menyoroti sistim zonasi yang dianggap menyusahkan masyarakat kelas bawah. Nofel menilai, pemerintah perlu menghapus sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang selama ini diterapkan.

“Sebab, sistem itu justru menemui sejumlah tantangan seperti kecurangan, hingga manipulasi alamat. Akibatnya, calon murid yang seharusnya masuk ke sekolah sesuai zonasi malah terpental.” terangnya.

Nofel juga tidak luput memberikan solusi untuk peningkatan SDM tenaga kerja dengan mengoptimalkan Balai Latihan Kerja agar pelaku industri bisa memakai tenaga kerja lokal yang radiusnya dekat dengan lokasi usaha.

(Edison)