Beberin.com, Jakarta – Menteri Perdagangan-RI berencana meluncurkan bursa kripto sebelum Juni 2023. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Bulan Literasi Kripto 2023. Ini merupakan target baru setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti) dan Kemendag gagal mencapai target pembentukan bursa di 2022.
Pada acara bulan Literasi Kripto 2023 ini Zulhas mengatakan “karena ini sudah ada peraturan dan perbaikan-perbaikan, mudah-mudahan sebelum Juni kita punya bursa kripto agar sedikit-sedikit lebih bagus,”
Zulkifli mengaku, saat ini pihaknya sedang melihat perusahaan mana yang layak menjadi bursa kripto. Menurut dia, saat ini ada lima perusahaan pedagang fisik aset kripto aktif dari 25 perusahaan yang terdaftar di Bappebti.
“Bursa itu nanti gabungan, paling tidak yang sudah aktif itu gabung dari itu. Ini Pak Didid Noordiatmoko (Plt Kepala Bappebti) lagi sempurnakan,” jelas Zulkifli.
Ia memaparkan, sebelum bursa terbentuk, saat ini perusahaan pedagang fisik kripto memberikan wadah berjualan sekaligus memegang uang dari perdagangan aset tersebut. Nanti bila bursa terbentuk, ekosistem industri kripto akan memiliki semacam kliring dan kustodian yang ditata agar lebih tertib.
Mendag Zulkifli Hasan juga mengimbau agar masyarakat bersabar terkait pembentukan bursa kripto. Sebab, moratorium pendaftaran dan pemberian izin usaha yang berkaitan dengan kripto baru saja dicabut oleh Kemendag dan baru aktif kembali dalam sebulan terakhir.
“Jangan buru-buru nanti kalau nggak siap, nggak karu-karuan kan. Terpenting pemerintah ingin agar ini tidak berdampak masif luas merugikan masyarakat karena masyarakat tidak tahu. Jadi kalau beli koin itu untungnya banyak padahal Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) bilang bisa untung banyak bisa rugi banyak,” ujar Zulkifli Hasan dalam acara Bulan Literasi Kripto 2023 di JS Luwansa Hotel, Kamis (2/2/2023).
Terakit moratorium, Zulhas menjelaskan bahwa Kemendag bermaksud membenahi berbagai aturan terkait kripto terlebih dahulu karena pihaknya memiliki tanggung jawab terhadap publik. Moratorium juga dilatarbelakangi terjadinya kerugian investasi pada industri kripto dalam jumlah besar sehingga diperlukan perlindungan.
(Edison)