BEBERIN.COM, Jakarta – Posisi pejabat Gubernur Provinsi Papua yang masih kosong butuh segera diisi oleh orang yang secara sumber daya manusia mampu untuk melanjutkan pemerintahan di Provinsi Papua tersebut. Salah satu tokoh pemuda Papua, Winfrids Bonifasius Mofu, S.H menilai Anthonius Mathius Ayorbaba, Kakanwil Kemenkumham Papua adalah sosok yang pantas untuk posisi Pj Gubernur Papua tersebut, Kamis (31/8/2023).
Winfrids Bonifasius Mofu, S.H atau yang biasa disapa Boni ini merupakan salah satu tokoh pemuda dari Papua yang sangat mendukung Anthonius Ayorbaba menjadi Pj Gubernur menggantikan Gubernur sebelumnya Lukas Enembe. Boni menilai sosok Anthonius Ayorbaba merupakan putra daerah asli Papua yang bersih dan berprestasi dan sangat pantas untuk posisi tersebut.
“Kami dari komunitas Papua Jakarta dan yang juga datang dari Papua Jayapura datang ke Kantor Kemenkumham untuk mempertanyakan tentang surat Menkumham, ini surat Menkumham yang mengusulkan calon pejabat gubernur provinsi Papua sebagai pengganti Lukas Enembe. Nah calon pejabat gubernur provinsi Papua ini adalah bapak Anthonius Ayorbaba sebagai Kakanwil Kemenkumham Papua.” kata Boni Mofu.
Lanjut Boni, Poin pertama mereka ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bapak Menteri Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM yang telah mengkaderkan putra terbaik dari tanah Papua bapak Anthonius Ayorbaba sehingga saat ini beliau cukup memberikan kontribusi yang positif dan signifikan mendapat banyak prestasi dibidang Hukum dan HAM didalam penyelenggaraan kegiatan Kakanwil Kemenkumham tetapi juga mendapat penghargaan dari kementrian keuangan.
Boni juga menyampaikan bahwa saat ini Papua sedang mengalami masalah keuangan yang disoroti, tetapi menurutnya disisi lain ada putra asli Papua dari Kemenkumham yang mendapat penghargaan dari Kemenkumham dari menteri keuangan. Kami melihat ini sangat positif yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM dengan mengusulkan Anthonius Ayorbaba menjadi calon pejabat Gubernur di Provinsi Papua. Nah untuk itu didalam surat Kemenkumham ke Kemendagri ini tinggal melewati satu tahap, beliau ( Anthonius Ayorbaba) perlu dilantik menjadi Eselon 1 di Kemenkumham. Beliau telah mengikuti Open Bidding sudah mengikuti Assessment sesuai regulasi yang ada, dan sudah dinyatakan lulus di Kemenkumham untuk dilantik menjadi Staf Ahli, atas dasar menduduki posisi Eselon 1 lalu kemudian beliau bisa melantik menjadi Pejabat Gubernur Papua. Untuk itu kami datang menanyakan karena posisi istana hari ini sedang melakukan tim penilai akhir pejabat Gubernur dan untuk itu kami berharap dengan adanya pelantikan beliau menjadi pejabat eselon 1 di Kemenkumham maka akan mempermulus posisi beliau untuk menjadi Pejabat Gubernur.
“Masyakarat Papua saat ini sangat mengharapkan Bapak Anthonius Ayorbaba menjadi Pejabat Gubernur di tanah Papua,” ucap Boni Mofu.
Boni bersama elemen masyarakat Papua mendatangi Kantor Kemenkumham di Jakarta untuk menanyakan hasil Assessment untuk promosi Eselon 1 (Pintu Madya) pada 18 Agustus 2023 di Kemenkumham dan juga telah mengikuti Open Bidding di BKN pada tanggal 21 sampai 24 Februari 2023.
“Itu yang ingin kami tanyakan karena sudah Lulus kenapa hasilnya Assessment untuk Eselon 1 belum juga diumumkan,” kata Boni Mofu kepada awak media di Kantor Kemenkumham Jakarta.
Boni juga menegaskan mewakili elemen masyarakat dan sejumlah organisasi di Papua yang mendukung Anthonius Ayorbaba kerena mereka menilai dirinya memiliki wawasan kebangsaan, geopolitik nasional dan global serta kepemimpinan yang kuat dan mampu meraih prestasi kerja di lingkungan Kemenkumham RI.
Selain itu, Boni juga menilai Ayorbaba memiliki kemampuan dalam mendorong kerja-kerja kolaborasi dalam memacu peningkatan pelayanan publik serta percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.
Untuk diketahui bahwa segudang prestasi telah ditorehkan oleh Anthonius Ayorbaba selama memimpin Kemenkumham Papua Barat. Seperti , menggelar pelatihan para legal bagi 50 orang pendeta bersama Persekutuan Gereja-gereja Papua. Selain itu, Ayorbaba juga dinilai berhasil membentuk 50 posko pengaduan HAM dan pemberian bantuan YAKONMAS untuk masyarakat. Dan, mampu mendorong percepatan hingga dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) yakni Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari dan Kanim Kelas II TPI Sorong meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tahun 2020.
Boni memberikan salah satu contoh prestasi Anthonius Ayorbaba di Provinsi Papua yakni banyak pencipta lagu, pengukir-pengukir kayu yang selama ini tidak ada hak kekayaan intelektual, begitu pak Anthonius menjadi Kakanwil dia lakukan itu samua dari Asmat sampai ke kabupaten-kabupaten. Pencipta-pencipta lagu, tarian-tarian daerah, itu dia lakukan secara masif dan merata.
( Fahmi)