Komisi III DPRD Kota Bekasi Akan Pantau Grafik Ditiap OPD

Beberin.com, Bekasi – Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Bambang menyoroti terkait dengan rotasi mutasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Bambang menyampaikan bahwa kebijakan tersebut adalah kewenangan Pj Wali Kota Bekasi. Namun, DPRD memiliki hak untuk memberikan masukan kepada Pemkot Bekasi dalam hal ini.

Ia mengingatkan agar rotasi mutasi yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi tersebut didasari oleh kajian tentang kebutuhan organisasi hingga evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, yakni melalui uji kompetensi. Bambang mengingatkan agar rotasi mutasi tidak dilakukan atas dasar suka atau tidak suka terhadap individu pejabat.

Setelah dilakukan rotasi mutasi, ia memastikan Komisi III akan memantau grafik di tiap OPD yang menjadi mitra Komisi III DPRD Kota Bekasi. Dalam waktu dekat, dirinya akan menyampaikan kepada ketua Komisi III agar dilakukan rapat dengan tiap OPD.

“Kita akan undang, kita ajak rapat, diskusi terkait dengan persoalan-persoalan apa saja yang ada, apa yang akan dilakukan,” tambahnya.

Sekedar diketahui, ada beberapa persoalan dan rekomendasi yang harus dijalankan oleh tiap OPD guna memperbaiki kinerjanya. Seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) terkait dengan kekurangan guru dan disiplin ASN yang disinggung belakangan ini.
Berikutnya adalah Bapenda seperti target PAD yang tidak tercapai pada tahun 2023, serta capaian PBB yang rendah hingga pertengahan triwulan dua. Selanjutnya adalah Dinas Sosial, dimana PRnya adalah memastikan data penerima bantuan sosial yang digunakan valid, hingga penanganan miskin ekstrim.

Kemudian Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), PR-nya yang belakangan disampaikan adalah terkait dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Selain OPD-OPD tersebut, terdapat OPD lainnya yang juga telah mendapat rekomendasi dari DPRD untuk memperbaiki kinerjanya.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi I dewasa ini, salah satu PR untuk BKPSDM adalah mengatasi kekurangan guru di Kota Bekasi. Memperjuangkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum bisa menjadi solusi lantaran hanya merubah status kepegawaian saja, tidak menambah guru baru.

Dalam hal ini BKPSDM harus mengatasi kekurangan guru ini bersama dengan kementerian terkait. Pasalnya, saat ini pemerintah daerah tidak boleh lagi merekrut honorer atau TKK.

“Mengingat jumlah guru itu kan 2.500 kurangnya SMP, itu harus dicarikan solusinya dengan kementerian terkait,” ungkapnya.

Selain BKPSDM, Faisal juga menyampaikan rekomendasi lain yang dinilai menjadi poin utama dalam pembahasan LKPJ tahun 2023 yakni pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dalam hal ini Disdukcapil harus merapihkan pencatatan sipil warga yang lahir dan meninggal agar akurasi data kependudukan di Kota Bekasi tinggi.

 

(Red)