Beberin.com, Kota Depok — Dalam pembangunan ekonomi merupakan proses berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan adalah kemiskinan.
“Maka, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menginisiasi Raperda Penanggulangan Kemisikinan untuk memberikan ruang partisipasi seluruh stakeholder pemerintah,” ujar Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penanggulangan Kemisikinan Kota Depok, Ade Firmasnyah, saat Rapat yang digelar 30 November hingga 2 Desember kemarin.
Dijelaskannya, bahwa Raperda Penanggulangan Kemisikinan esensinya adalah untuk membentuk ruang partisipasi seluruh stakeholeder untuk berperan dalam mengoptimalkan peran pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan.
“Semua stakeholder seperti akademisi, organisasi masyarakat termasuk media memiliki peran penting dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Kota Depok,” jelas Adef, sapaan akrabnya Selasa (10/12/2024).
Ia menyebutkan, bahwa penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan pertama kali dengan mendata jumlah kemiskinan dengan akurasi data yang dihimpun mulai dari tingkat Rukun Tetangga atau RT.
“Jadi, untuk selanjutnya didata melalui rapat di musyawarah tingkat kelurahan. Dalam data yang di update, data penduduk miskin perlu diutamakan terutama dalam urusan bantuan sosial kota,” ucap Adef.
Ia mengakui, bahwa Raperda Penanggulangan Kemisikinan dapat membuat warga tidak mampu Kota Depok terakses bantuan, “diantaranya bantuan pendidikan, kesehatan dan pangan kota termasuk bantuan hukum,” imbuh Adef.
Adef menambahkan, bahwa Raperda Penanggulangan Kemisikinan tidak hanya terakses dengan urusan bantuan sosial kota depok, namun ada hal lain yang dinilai lebih penting yaitu akses keterampilan kerja dan wirausaha.
“Jadi, dengan berharap lahir nya raperda yang akan menjadi perda ini nanti angka kemiskinan kota depok sampai zero kemeskinan,” tandasnya.
SAID